by

Penyidik Keluar, Kasus Mandala Krida Terlantar?

Yogyakarta – Ditengah perjalanan kasus Mandala Krida, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Aktivis Anti Korupsi Yogyakarta khawatir perkembangan kasus Mandala Krida bakal menggantung tanpa kejelasan.

“Kan bisa saja diantara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos itu ada penyidik yang bertugas menangani kasus korupsi Mandala Krida. Jadi apakah berpengaruh terhadap penegakan korupsi di Jogja, jelas sangat berpengaruh,” kata aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba saat ditemui progonews.com di kompleks Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.

Lebih jauh Kamba bahkan mengatakan jika kondisi masih seperti ini, internal KPK masih bermasalah maka kedepan penanganan korupsi di Yogyakarta bakal berhenti total. “Mandeg kedepan, bukan mundur lagi. Mandeg. Coba saja kita lihat enam bulan kedepan apa sih yang akan dilakukan KPK di Yogyakarta?” tambah dia.

Menurut Kamba, bahkan sejak sebelum ada kasus pemberhentian 75 pegawai KPK, kasus penanganan korupsi di Yogyakarta sudah masuk katagori istimewa. Sangat jarang KPK turun tangan di daerah istimewa Yogyakarta. “Bahkan kasus OTT Saluran Air Hujan yang melibatkan oknum kejaksaan itu terjadi di Surakarta bukan di Yogyakarta.” kata dia.

Selain itu jauh sebelum ribut masalah pemberhentian penyidik ada dua kali pertemuan antara wakil KPK dengan Gubernur DIY. “Itu ditengah proses penyidikan. Kenapa sih tidak menunggu saja setelah putusan selesai?”

Kecurigaan terhadap penanganan kasus Mandala Krida juga dialami oleh Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan. Menurutnya, KPK sejak Maret 2021 sudah mengantongi nama para tersangka. Namun hingga saat ini belum juga diumumkan.

Hal ini disayangkan Yuris karena berpotensi merusak jalannya penyidikan. “Ya kita tau ini kebiasaan baru. Jadi di zaman Firli Bahuri ini tersangka baru diumumkan kalau dia ditahan. Tapi kalau terlalu larut seperti ini berbahaya, sangat rentan untuk dimainkan. Sudah ada contohnya kan di Tanjung Balai”. Kata dia

Sebagai informasi pada akhir Mei 2021 lalu Tanjung Balai sempat ramai dipemberitaan lantaran mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju, dinyatakan telah menerima uang dari lima orang yang beperkara di KPK senilai total Rp 10,4 miliar selama menjadi penyidik KPK.

Hal itu terungkap dalam sidang putusan pelanggaran kode etik Stepanus Robin di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Senin (31/5/2021). Adapun sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean yang didampingi oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho dan Syamsuddin Haris. (kukuh)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed